KPK Mulai Proses Ribuan Aduan Masyarakat Terkait Penyaluran Bansos COVID-19

- 14 November 2020, 19:07 WIB
Ilustrasi bantuan Bansos BST Rp300 ribu per bulan // Kabar Joglosemar/Galih Wijaya

MORESCHICK - Kembali kasus korupsi diduga terjadi terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 9 November 2020 telah menerima sekitar ribuan aduan diduga penyalahgunaan dana bansos COVID-19.

Dilansir dari ANTARA, total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19.

"Melalui aplikasi JAGA Bansos per 9 November 2020, KPK menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 13 November 2020.

Menurut Ipi, keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar.

Baca Juga: Gagal Kartu Prakerja? Jangan Sedih, Masih Ada Loh Bansos Lain Dari Pemerintah, Cek Disini

Berdasarkan data yang diterima KPK, ada 7 topik keluhan yang disampaikan pelaporan, yaitu

1. Tidak menerima bantuan walaupun sudah mendaftar sebanyak 730 laporan.

2. Bantuan tidak dibagikan oleh aparat sebanyak 163 laporan.

Halaman:

Editor: Ruth Martha Winnie


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X