Tersangka Kasus UU ITE Dibebaskan Jika Sudah Minta Maaf

- 23 Februari 2021, 06:27 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait penanganan kasus UU ITE.* /Dok. Humas Polri

 

MORESCHICK  -- Surat edaran terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo isinya soal penahanan tersangka kasus UU ITE.

Dalam hal ini, ada 11 poin pedoman yang diberikan oleh Jenderal Sigit. Di poin G, penyidik diwajibkan berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

Baca Juga: KKP Lirik Kabupaten Belitung jadi Kawasan Ekonomi Khusus

"Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme," tulis Jenderal Sigit.

Dengan demikian, jika korban tetap ingin melanjutkan perkara hingga meja hijau,tapi jika tersangka sudah meminta maaf, tersangka tidak akan ditahan.

"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberi ruang untuk mediasi kembali," ungkap Jenderal Sigit, dikutip Selasa 23 Februari 2021.

Baca Juga: Gugat Cerai Kanye West, Kim Kardashian Ogah Kencan dengan Pria Lain

Untuk diketahui, Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Jenderal Sigit pada 19 Februari 2021.

Terkait UU ITE, Jenderal Sigit menginstruksikan seluruh anggota Polri menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Halaman:

Editor: Vito Adhityahadi


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X