Keluarga Korban Musibah Pesawat Sriwijaya Air Dapat Santunan, Ini Jumlahnya

- 13 Januari 2021, 14:07 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya temui keluarga korban di Posko Crisis Center bagi keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182, di Terminal 2D Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 11 Januari 2021. /ANTARA FOTO/

MORESCHICK -- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan bahwa pengangkut penumpang bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.

Merujuk undang-undang tersebut, dipastikan Keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ 182 berhak mendapat hak santunan dan ganti rugi.

Baca Juga: Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri, PBSI Belum Beri Pentunjuk Menggantinya

Sama dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara bahwa penumpang meninggal dunia di dalam pesawat udara akibat kecelakaan pesawat udara berhak mendapat ganti rugi senilai Rp1,25 miliar per penumpang.

Selain itu, keluarga korban juga berhak mendapat santunan dari asuransi sosial negara, yaitu PT Jasa Raharja (Persero). Jumlah santunan yang berhak diterima, yakni sebesar Rp50 juta sesuai ketentuan.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara.

Baca Juga: Raffi Ahmad Disuntik Vaksin Perdana, Netizen Malah Sewot

Apabila hak-hak keluarga korban tidak dipenuhi, Sriwijaya Air bisa dikenakan sanksi. Ketentuan sanksi mengacu pada Permenhub 77/2011 Pasal 26, yaitu sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lebih tegas, jika dalam satu bulan tidak juga dipenuhi, maka maskapai akan dikenakan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga selama 14 hari kalender. Bila usai masa pembekuan tidak juga diberikan, maka izin maskapai dicabut secara permanen oleh Kementerian Perhubungan.

Halaman:

Editor: Vito Adhityahadi


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X